Ahok Dituduh Oleh Mantan Wagub DKI Melakukan Manipulasi Izin Reklamasi

Ahok-Dituduh-Oleh-Mantan-Wagub-DKI-Melakukan-Manipulasi-Izin-Reklamasi

Bursabola.biz, Jakarta –  Mantan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan masalah izin reklamasi Teluk Jakarta yang di keluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok nampak lantaran ada manipulasi ketentuan.

Walau sebenarnya ketentuan izin reklamasi ini sudah ditata lewat kewenangan pemerintah pusat dalam Ketentuan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 Mengenai Gagasan Tata Ruangan Lokasi Nasional. Dalam ketentuan ini dijelaskan lokasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, serta Cianjur masuk kedalam lokasi strategis nasional.

” Tidak usah bingung-bingung ini kewenangan siapa. terus terang masih ada ketidaksamaan kewenangan pada lokasi yang miliki predikat strategis nasional atau tidak, ” tutur Prijanto di lokasi Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4).

Tetapi yang makin menyebabkan masalah, menurut Prijanto, Ahok menginginkan memasukkan masalah perizinan dalam rancangan ketentuan daerah (raperda) Tata Ruangan Lokasi Strategis Pantai Utara Jakarta.

” Lah wong tata ruangan kok ngatur izin-izin. Ya logika saja, harus ada kebutuhan, ” tuturnya.

Menurut Prijanto, semestinya sebelumnya ada pelaksanaan di lapangan mesti ada pengesahan masalah ketentuan daerah yang mengatur zonasi lokasi pesisir serta pulau-pulau kecil.

Ia memperbandingkan dengan masanya waktu masihlah mengikuti Fauzi Bowo sebagai wakil gubernur. Prijanto mengatakan, mesti ada Analisa Tentang Efek Lingkungan (Amdal) yang dapat menjawab persoalan banjir, sedimentasi, pencemaran, ataupun efek sosial dari proyek reklamasi.

” Amdal bicara seperti itu. Jika itu dapat dijawab, jadi lanjut proyek itu. Namun bila efek reklamasi sekalipun tak dapat diatasi, tak ada langkah menangani, ya proyek itu tak bisa berjalan, ” ucapnya.

Keterlibatan Staf Spesial Ahok

Perizinan reklamasi jadi fokus perhatian sesudah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD, Mohamad Sanusi lantaran disangka terima suap dalam kajian raperda reklamasi. KPK mengira Sanusi terima suap dari pihak PT Agung Podomoro Land.

Terkecuali Sanusi, KPK mengambil keputusan dua tersangka yaitu Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta pegawai Agung Podomoro Trinanda.

KPK juga sudah menghindar pergi ke luar negeri staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja, Direktur PT Agung Sedayu Grup Ricard Halim Kusuma, yang memiliki PT ASG Sugianto Kusuma dengan kata lain Aguan, Sekretaris PT APL Berlian Kurniawati serta sopir Mohamad Sanusi, Geri Prasetya.

Berdasar pada info yang dikumpulkan rekan kami, KPK sudah menyadap handphone Sunny serta temukan ada komunikasi pada Sunny dengan bos pengembang pulau reklamasi PT Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma dengan kata lain Aguan. Menurut sumber, Sunny mengatur pertemuan pada Aguan serta Ahok lewat telephone itu.

Disamping itu Ahok mengatakan info yang menyebutkan Sunny mengatur pertemuan Ahok dengan entrepreneur penggarap proyek reklamasi sebagai fitnah.

” Saya telah bertanya Sunny, tak ada (atur pertemuan). Dia katakan itu fitnah, ” kata Ahok saat didapati di lokasi Semanggi, Jakarta, Jumat tempo hari.

Gosip masalah Sunny mengatur pertemuan itu dilontarkan pengacara tersangka korupsi suap Raperda Reklamasi M Sanusi, Krisna Murthi. Krisna menyebutkan Sunny tahu seluk-beluk reklamasi.

” Ini kan lantaran Sanusi katakan ini dikarenakan Sunny yang ngatur. Maka dari itu KPK bila perlu penjelasan Sunny, tunjukkan saja. Bila benar mesti tanggung jawab, ” tuturnya.

Walau sekian Ahok tidak menolak Sunny dekat dengan beberapa konglomerat termasuk juga taipan minyak kelapa serta ekspor kayu Peter Sondakh, bos PT Cahaya Mas Franky Wijaya, serta bos Lippo Mochtar Riady.

 

Bantu Share nya…