Ahok Hanya Bisa Senyum Menjadi Saksi Bos Agung Podomoro

Ahok Hanya Bisa Senyum Menjadi Saksi Bos Agung Podomoro

Bursa Berita – Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jadi saksi masalah suap raperda reklamasi pantai utara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin hari ini. Mantan Bupati Belitung Timur itu, disuruh jadi saksi untuk terdakwa Ariesman Widjaja, Mantan Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL).

Ahok yang datang jam 15. 00 WIB, menggenakan pakaian batik cokelat, dia cuma melempar senyum. Terkecuali Ahok, sebagian orang di periksa diantaranya, Sekretaris Dirut PT APL Berliana Kurniawati, Karyawan PT APL Catherine Lidya, Dirut PT Mandara Permai Budi Nurwono.

Yang mengagetkan, staf Ahok, Sunny Tanuwidjaja juga ada sekitaran jam 14. 45 WIB atau sekitaran 15 menit lebih cepat dari pada Ahok. Disangka dianya akan di check, walau tidak ada didalam jadwal. Yang masuk dalam kontrol sebagai saksi, yaitu ajudannya bernama Geri Prasetya.

” Nanti nya, ” ucap Sunny yang segera masuk ke ruangan tunggulah, Senin (25/7/2016).

Di ketahui, pada sidang terlebih dulu, jaksa sudah mendatangkan saksi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, Ketua Fraksi Partai Hanura Mohamad Sangaji, serta Ketua Pansus Zonasi Selamat Nurdin ada.

Suap ini berawal saat akhir Januari 2016, Ariesman mengarahkan anak buahnya, Trinanda Prihantoro untuk bekerjasama dengan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi manfaat mengemukakan beberapa input dari APL dalam draf Raperda Gagasan Tata Ruangan Lokasi Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta.

Pihak APL menginginkan Sanusi berusaha untuk menyingkirkan pasal masalah penambahan peran sebesar 15 % dari nilai NJOP keseluruhan tempat yang bisa di jual. Pasal itu diusahakan supaya tidak tercantum di raperda, tetapi dituang dalam pergub.

Ariesman sendiri didakwa tidak mematuhi Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 seperti sudah dirubah dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.