Ahok : Ini Bukanlah Barter Namun Lebih Pas, ‘Lu setuju, Gue Todong’

Bursa Berita – Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) geram peran penambahan yang dia gunakan sebagai prasyarat pengembang bisa izin prinsip reklamasi di Teluk Jakarta dikatakan sebagai barter. Diakuinya mempunyai basic hukum untuk ‘memungut’ peran penambahan yaitu, Ketentuan Presiden Nomer 52 Th. 1995.

Cuma di Keppres itu tidak dijelaskan besarnya peran penambahan yang dapat dipakai pada pengembang pulau reklamasi. Di situlah lalu Ahok memakai kewenangan diskresinya berdasar pada undang-undang mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada Kamis, 19 Mei 2016 tempo hari jurnalis detikcom Ray Jordan memiliki kesempatan lakukan wawancara spesial dengan Ahok di ruangan kerjanya, Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pada detikcom, Ahok menerangkan panjang lebar masalah asal muasal peran penambahan untuk beberapa pengembang pulau reklamasi.

Dia juga menerangkan masalah peran penambahan dari PT Podomoro untuk memperoleh izin prinsip pulau reklamasi.

Anda keberatan peran penambahan dari pengembang reklamasi dimaksud barter?

Jadi itu yang saya katakan. Tuduhan barter itu tak layak. Bila barter itu kan pengertiannya keduanya sama memperoleh keuntungan. Jadi anda menginginkan memperoleh suatu hal, saya juga menginginkan memperoleh suatu hal. Jadi clear, itu barter. Dalam satu tulisan, saya dimaksud lakukan barter. Lalu di keluarkan satu surat yang ramai di media, kalau saya memperoleh Rp 371 miliar untuk bangun rusun, jalan inspeksi serta beberapa macam, termasuk juga Kalijodo. Selalu dijelaskan kontraknya beberapa ratus miliar rupiah serta telah dibayar demikian ratus miliar serta masihlah bekas seratusan miliar.

Jadi sesungguhnya bagaimana semula Anda menarik peran penambahan untuk pengembang reklamasi itu?

Keharusan ini sebenarnya telah jalan panjang. Jadi, saat saya masuk kesini sama Pak Jokowi (Gubernur Joko Widodo) 2012, kami bisa ini kesepakatan kerja sama pengembangan pada Tubuh Reklamasi Awasi Utara Jakarta dengan PT Manggala Krida Yudha, ini pulau M. Mengapa saya mengeluarkan ini? Lantaran saya dituduhkan tak miliki basic. Saya ini orang baru yang datang dari Belitung, lalu jadi DPR serta lalu sama Pak Jokowi. Kita mana ngerti sih yang reklamasi, kita mana ngerti sih kesepakatan. Mendadak, izin (keluar). Kami check dong, Foke (Fauzi Bowo-red) sinyal tangan apa sajakah sih saat sebelumnya kami dilantik? Nyatanya salah nya ialah izin pulau-pulau. Kami check dong, mana surat-surat yang telah di tandatangani Foke. Jadi kami temukanlah izin pulau reklamasi. Saat itu kami bertanya sama Pak Jokowi, hilang ingatan, reklamasi di DKI apa tak nambah beban? Saat ini anda buat pulau reklamasi, saat ini saja orang telah tak dapat bangun tempat tinggal di Jakarta. Semuanya tinggal pinggir, tiga juta lebih kendaraan masuk. Saya butuh narasi agar miliki bayangan alur fikirannya. Saya katakan sama Pak Jokowi, tak dapat ini Pak. Ini bila telah jadi pulau, di ujung, pegawai kerjanya dimana? Mati kita kita Pak. Selalu disebut ada 5 %, saya mencari, mana perjanjiannya? Di situ dijelaskan mereka harus ngasih kita 5 %. Saya katakan, 5 % saat ini masihlah bahaya.

Mengapa bahaya?
Kita tidak usah minta 5 % ini saja telah bisa fasos serta fasum 45 %. Jadi bila dia pengembang, umpamanya dia jahat atau katakanlah main dengan gubernur, jangankan 5 % kasih peran, ini saja telah 45 %. Dapat tidak? Dapat, kan tidak ada yang tahu ini. Maka dari itu ini riskan dimainkan bila gubernur tak jujur. Saya harus catat yang pasti. Bila Perda? Tidak ingin dong DPRD, jadi minimum Pergub nih. Ini fikiran saya. Jadi bila ingin pergub, kita mesti ketemu entrepreneur dong, ditulis 5 % diluar fasos serta fasum. Ini harus terang serta dipertegas.

Termasuk juga yang peran 15 %?
Ya peran, menolong untuk menangani banjir ditulis di situ. Lantas saya bertanya, kontribusinya berbentuk apa? Mungkin lagi banjir saya kirim mobile pompa air saya, perahu karet, kasih mie instan, tenda, itu telah kontrtibusi dong? Bila itu bukanlah peran saya katakan. Saya inginnya Anda buat tempat tinggal pompa, jalan atau yang lain, itu baru peran yang benar.

Pemprov DKI juga mengambil keputusan besarannya?
Saya katakan (ke entrepreneur), angkanya berapakah dong? Harus terang kan. Bila anda ingin berperan, dapat tak tawar menawar? Dapat dong kesempatan tawar menawar itu. Maka dari itu, lalu saya kumpulin pengembang. Saya katakan, kami ingin bangun tanggul, ini dapat Rp 70 triliun. Saya menginginkan, tiap-tiap tanah yang di jual di pulau, mesti kasih kami duit untuk bangun ini minimum. Lantas lalu, dalam praktiknya kami dapatkan perlu rusun. Pokoknya ingin mindahin orang mesti ada rusunnya, ada tempat tinggal pompanya, ada jalan inspeksi sungai. Selalu yang masalah 5 % pulau, saya menginginkan pegawai disana tinggal di pulau, saat tinggal di Bekasi atau Depok namun dia kerja di pulau. Nah, ini jadi beban saya (Pemprov DKI) dong. Buat kereta api deh? Bila buat kereta api apa tidak jadi beban saya, namun sisi pulau yang untung? Maka dari itu saya berikan ke semuanya entrepreneur.

Mereka beberapa pengembang itu sepakat?
Mereka (pengembang) lalu sepakat dengan inspirasi saya, kalau mesti ada peran duit untuk bangun ini. Jadi mesti diperjelas. Namun tahu tak mereka tawarkan ke saya berapakah waktu itu? Bagaimana bila Rp 1 juta per mtr.? tersebut yang dia menawarkan. Lantas saya katakan, bila Rp 1 juta per mtr. kelak orang bakal bertanya ke saya mengapa tak Rp 2 juta? Saya dapat dituduh korupsi. Lantas mereka katakan, bila Rp 2 juta keberatan. Mereka menyampaikan mesti berunding dahulu. Kan paguyuban. Selalu saya katakan, anda katakan Rp 2 juta juga, saya tetaplah takut. Lantas saya katakan, begini saja deh, semuanya setuju tak ada peran penambahan? Mereka katakan setuju. Nilainya kita suruh konsultan mengkalkulasi berapakah, dari pada kita berkelahi. Mereka setuju. Lantas bubaran lah.

Beberapa Bangunan Sudah Berdiri di Pulau Reklamasi
Bagaimana lalu berlangsung kesepakatan pada Pemprov DKI dengan pengembang reklamasi?
Nah, ketika bubaran, ini kan tak ada ketentuan. lantas dasarnya apa? Kesepakatan dong. Mereka menekan ini selalu. Ini hingga th. 2014. Pada 2013, mereka ngambangin saya. Kebetulan saat itu Waduk Pluit jebol, lalu ingin diberesin Waduk Pluit, ingin dikeruk, ingin dibikin jalur inspeksi. Uang dari siapa? Pengembang ini ingin tak sesaat belum ada kesepakatan? Tak ada yang ingin. Semuanya diam. Tahu tidak siapa yang ingin pada akhirnya? PTB Jakpro. PT Jakpro kita tekan, kan punya kita sendiri (BUMD). PT Jakpro bersedia kerjakan untuk jadi peran penambahan pulau. Nyatanya saya juga baru tahu, PT Jakpro itu hubungan kerja dengan Podomoro. Nyatanya ada satu pulau Jakpro di 2012 (sebelumnya Jokowi-Ahok), itu hasil hubungan kerja dengan Podomoro. Jadi itu ceritanya.

Tersebut mengapa, 2014, izin prinsip mereka melalui. Izin prinsip kan hanya 2 th.. Selalu saya undang mereka, saya bertanya mana peran kalian? Saya undang, PT Agung Sedayu Grup tidak ingin datang. Mengapa? Lantaran dia terasa izin reklamasi telah usai serta tak perlu (Pemprov DKI) serta ini telah tak berlaku, itu rencana Agung Sedayu. Lantas, bila berlaku kita sulit dong menjerat mereka. Yang datang pada akhirnya Podomoro, Ancol, Intiland, Jakpro. Cuma empat yang datang. Duanya miliki kita sendiri nih (BUMD). Ketemulah mereka, saya buatkan lah kesepakatan pada tanggal 13 Maret 2014. Perjanjiannya apa? Saya katakan pekerjaannya apa sajakah. Saya katakan Waduk Pluit yang telah Jakpro kan belum diserahterimakan juga. Saya katakan satu persatu, item per item. Selalu semua sinyal tangan. Anda bila telah sinyal tangan ini, baru saya kasih (izin) prinsip, bila engak saya biarlah, lantaran tidak terang peran buat DKI-nya. Jadi sinyal tanganlah mereka.

Mereka setuju masalah angka 15 %?
Kan belum kalkulasi kita. Maka dari itu dijelaskan, kelak nilainya dimaksud ‘akan diperhitungkan sebagai keharusan tambahan’. Di sinilah keluar kalimat keharusan penambahan, atas pemberian izin prinsip proses. Ini yang saya geram dimaksud saya lakukan barter. Barter itu keduanya sama untung. Ini bukanlah barter, namun ini lebih pas, ‘lu setuju, gue todong, itu bila ngomong bhs kasar.

Dari demikian pengembang itu cuma Podomoro yang sepakat masalah peran penambahan?
Jadi mengapa saya suka dengan Podomoro, kan saat itu saya katakan dengan dia, lu bantu gue bangun rusun, lu yakin sama gue, gue tidak ingin sinyal tangan bila rusun belum jadi. Maka dari itu dia bangun lah rusun di Muara Baru 8 blok serta di Daan Mogot 8 blok. Maka dari itu gue suka dengan Podomoro, belum ada perjanjiannya namun dia telah bangun. Untuk gue bodoh sangat ingin dia atau yang lain, toh kelak kan nilanya dia lebih untung.

Tujuannya lebih untung?
Nilai pada saat diserahkan tentu harga bahan bangunan telah naik, lu semakin lebih untung. Jadi bila ditangani lebih dahulu, lu bakal lebin untung. Lu yakin sama gue deh. Mulai sejak tersebut semuanya kali inspeksi dikerjain (Podomoro), lantaran bila ketika serah terima harga semen tentu semakin lebih mahal.

Apa basic Anda buat diskresi untuk nagih peran penambahan?
Ini ada kesepakatan jenis th. 1997, dijelaskan kalau pihak pertama yaitu Pemprov DKI memiliki hak berwenang menagih serta terima pembayaran peran atas proses reklamasi, hasil pembangunan sesuai sama mekanisme yang berlaku. Nah, ini ngambang. Jadi gue ada basic tak? Ada, namun gue buat lebih terang agar tak ada permainan. Bila gue ingin kaya gue diam-diam saja main ini, tidak ada yang tahu, gue kaya raya bos.

Di situ dijelaskan, peran yaitu sumbangan pihak ke-2 berbentuk duit serta atau fisik infrastruktur diluar ruang pengembangan pihak ke-2 pada pihak pertama dalam rencana membenahi lokasi pantai utara Jakarta sesuai sama Keppres Nomer 52 Th. 1995. Ada basic tidak tuh? Jadi basic saya buat kesepakatan ini apa? Ada Presiden kesepakatan th. 1997. Sama dong. Bila entrepreneur ingin tuntut saya, nah ini dia ada dasarnya. Jadi berikut bukti semuanya mengapa saya demikian geram bicara barter.