Ahok: Kamu Jangan Lupa Ya, Gubernur DKI Itu Sepadan Menteri

Ahok: Kamu Jangan Lupa Ya, Gubernur DKI Itu Sepadan Menteri

Bursa BeritaBursabola.biz, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, gubernur DKI mempunyai kewenangan sepadan menteri.

Pernyataan itu dilontarkan Ahok dalam menanggapi kritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menilainya terlalu membela pengembang proyek reklamasi.

“Eh kamu juga jangan lupa ya gubernur DKI sepadan dengan menteri, undang-undang yang tulis. Ini Undang-undang mengatakan khusus gubernur DKI jabatannya sepadan menteri,”ucap Ahok di Balaikota, Rabu (20/7).

Menurut Ahok, dia meminta Rizal mengirimkan alasan tertulis pembatalan reklamasi kepada Presiden Joko Widodo agar ada dasar hukum yang kuat mengenai pembatalan proyek itu.

Karena, ucap Ahok, pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta, termasuk Pulau G, mengacu Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Kalau Anda mau buat-buat alasan, mau punya alasan hebat pun silakan. Orang pintar kok, doktor kok, kalau saya kan tidak doktor. Tolong kasih saya alasannya tertulis,”ucap Ahok.

Dia pun berjanji bakal menyetujui pembatalan reklamasi Pulau G apabila Rizal membuat surat tertulis ke Presiden

“Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan loh. Jangan dipelintir-pelintir bahasa saya ya. Bagi saya kalau Anda ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas, biasanya kepres dibatalin, saya ikut, pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada tiga menteri, masa gubernur enggak mau ikut,”ucap Ahok.

Sebelumnya, Rizal bingung dengan sikap Ahok yang dinilainya begitu ngotot untuk mempertahankan pembangunan reklamasi Pulau G.

“Saya juga heran kenapa Ahok ngotot. Ahok itu kan Gubernur DKI atau karyawan pengembang?”kata Rizal di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/7).

Rizal heran mengapa Ahok sampai mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo sebagai upaya agar pembangunan Pulau G tetap diteruskan.

Karena, menurut dia, pemberhentian pembangunan merupakan keputusan tiga menteri teknis dan seorang menteri koordinator.

Empat menteri yang dimaksud Rizal yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perikanan dan Kelautan, Kepala Bappenas, dan dirinya sendiri sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.