Ahok Sebut DPRD DKI Membela Pengembang Masalah Kontribusi Tambahan

Ahok Sebut DPRD DKI Membela Pengembang Masalah Kontribusi Tambahan

Bursa Berita – Bursabola.biz, Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman menyampaikan DPRD DKI bakal selekasnya memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas turunnya peran penambahan untuk pengembang. Menurut dia, belum ada landasan hukum yang pasti masalah peran penambahan itu lantaran Raperda tentang reklamasi saja ditetapkan untuk ditunda.

Kenyataan ini lah yang bikin anggota dewan heran, apa basic hukum yang digunakan Ahok dalam turunkan peran penambahan 15 % pada pengembang. Dia juga berasumsi Ahok sudah menyalahi ketentuan serta memakai kehendaknya sendiri untuk memberi peran penambahan itu dalam kesepakatan pada 2014 lalu.

” Kita merencanakan memanggil Pak Ahok serta Pemprov DKI masalah keharusan penambahan pengembang reklamasi serta basic hukum yang dipakai. Setahu saya ketentuannya ada di Raperda yang batal dibicarakan, ” tutur Prabowo.

Waktu di konfirmasi ke Ahok, mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui bakal ada bila DPRD memerlukan keterangannya masalah turunnya peran penambahan yang harus dibayar pengembang itu.

” Bila DPRD panggil kita datang, ” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (24/5).

Ahok balik menuding anggota dewan membela pengembang. Sebab, kebijakan masalah keharusan penambahan pada pengembang itu mempunyai tujuan untuk menolong pembangunan di Jakarta.

Ditambah lagi, Ahok heran kenapa DPRD malah ribut masalah beban yang didapatkan pada pengembang. Sedang, tuturnya, pengembang telah menyepakati besaran nilai keharusan yang dibebankan Pemprov DKI sebesar 15 % itu.

” Hanya lucu saja. DPRD harusnya mensupport saya ‘bebani pengembang’ bangun DKI. Kok dia belain pengembang sih saya bingung serta pengembang juga tidak keberatan loh, ” tegasnya.

” Ini DPRD pengacara atau apa atau nawarin layanan atau dia bisik-bisik. Maka dari itu saya tidak ngerti gitu loh. Bayangin pengembang saja tidak keberatan, ” sambung Ahok.