Fadli Zon: KPK Ini Bodoh Beneran atau Cuma Pura-pura Bodoh?

Fadli Zon: KPK Ini Bodoh Beneran atau Cuma Pura-pura Bodoh?

Bursa BeritaBursabola.biz – Wakil Ketua DPR Fadli Zon ngotot menuduh ada yang janggal dalam kesimpulan KPK dari kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras. Menurut dia, hasil audit BPK yang menunjukkan ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar telah bisa membuktikan kalau ada pelanggaran hukum dalam kasus itu.

“Hasil audit BPK itu harus dikatakan dengan benar, kalau misalkan salah, hasil audit itu harus dibuktikan di pengadilan. Kalau saya lihat ada yang diabaikan audit BPK ini KPK seperti bukan lembaga yudisial,”kata Fadli dalam diskusi dengan topik ‘Mencari Sumber Yang Waras’ di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra) ini juga mengaku ada kejanggalan yang terjadi dalam kesimpulan KPK. Dia melihat KPK mengesampingkan hasil audit BPK lalu mengutamakan pendapat para pakar.

“Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir dengan keterangan pakar. Audit BPK harus diterima apa adanya, ini bakal mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan,”katanya lagi.

Padahal, sambung Fadli, BPK telah menggunakan dua Perpres dalam mengaudit pengadaan soal lahan RS Sumber Waras.

“Ada perpres 71 Tahun 2012 yang jadi dasar. Kemudian ada perpres 40 Tahun 2014. KPK ini bodoh beneran atau cuma pura-pura bodoh? Dalam pertemuan BPK menggunakan keduanya,”jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menegaskan sejauh ini belum ada indikasi kuat soal kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait soal itu.

“Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melanggar hukumnya, nah oleh lantaran itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami,”ucap Agus di tempat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

“Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya,”sambungnya.

Agus menerangkan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama lantaran butuh pendapat pakar. Dia mengaku ada beberapa pakar yang dihadirkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI.

“Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu waspada tidak semua pendapat kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita mau undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita,”tutupnya.