Lulung: Jangan Bilang Ahok Betul, Soal Kasus Sumber Waras

Lulung: Jangan Bilang Ahok Betul, Soal Kasus Sumber Waras

Bursa BeritaBursabola.biz – KPK menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Sumber Waras. Walau begitu, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham “Lulung” Lunggana menilai bahwa Gubernur DKI Tjahaja Purnama (Ahok) belum lolos dari lubang jarum.

“Masalah ini telah jadi kasus publik. Saya tidak setuju kalau Ahok betul. Ini kan masih dalam proses hukum. Jangan bilang Ahok betul,”kata Lulung dalam Diskusi Polemik Radio Sindo “Mencari Sumber yang Waras” di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pakar hukum Teman Ahok Andi Syafrani, ahli hukum pidana Hery Firmansya, dan Koornidator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri.

“Ini kita yang enggak punya dosa, berdebat. Yang punya dosa santai-santai aja,”sambungnya.

Lulung lalu mengisahkan pangkal polemik Sumber Waras bergulir di 2014. Dia mengatakan soal bagaimana Kemendagri menyerahkan APBDP 2014 untuk dievaluasi.

“Semula tidak dianggarkan itu Sumber Waras. Itu tidak dievaluasi Ahok. Lalu Ahok baru surati kami. Dibalas dengan SK, kami sahkan. Tapi dari semua pimpinan, saya tidak paraf. Ini tidak betul. Kenapa ini tidak dievaluasi,”kata politikus PPP ini.

Lulung menganggap pembelian lahan RS Sumber Waras tidak cocok sesuai dengan prosedur. Dia pun mempertanyakannya.

“DPRD satupun tidak pernah diperiksa di KPK terkait pembelian tanah. Artinya, ini dosa besar pemerintah DKI beli tanah Sumber Waras tidak dengan kesepakatan atau keputusan. Dosa Kemendagri, dosa Pemda, dosa teman-teman saya di DPRD,”ucap Lulung.

Dalam diskusi yang sama, Teman Ahok percaya kalau Ahok tidak bersalah di kasus ini. Prosedur yang dilakukan oleh Pemprov DKI dianggap sudah benar.

“Kira menyakini Ahok di jalan yang benar. Kita berkeyakinan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kerugian yang terjadi di sini,”ucap Ahli Hukum Teman Ahok, Andi Syafrani.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sulit untuk menaikkan status penyelidikkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu ke tingkat penyidikan. Berdasarkan laporan dari tim penyelidik KPK, Alex berkata, belum ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kalau terkait dengan Ahok misalnya dengan Sumber Waras penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang melawan hukum apa sih tentu terkait dengan jawaban gubernur. Ini yang belum penyelidik kami temukan,”kata Alex dalam rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).