Persyaratan Meterai Sampai Bikin Ahok Tidak Mau Ikut Pilgub

Persyaratan Meterai Sampai Bikin Ahok Tidak Mau Ikut Pilgub

Bursa BolaBeritabola.biz – Komisi Penentuan Umum (KPU) mempersiapkan pergantian ketentuan akan pasangan calon yang maju lewat jalur independen dalam menghimpun support KTP. Support KTP pada akan pasangan calon nanti mesti diatas meterai.

” Pasangan calon perorangan, terutama dimana meterai dipakai untuk support per orang untuk pasangan itu, ” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantor KPU, Jakarta, Senin (18/4).

Menurut Hadar, meterai itu dibubuhkan dalam dokumen support untuk perorangan. Hadar menerangkan, akan pasangan calon perorangan mesti sediakan meterai untuk dukungannya. Tetapi, kata Hadar, rencana meterai dapat dibubuhkan serta dikumpulkan dengan cara kolektif per desa serta tak mesti orang per orang. ” Kami menegaskan, dua-duanya dapat, ” tegasnya.

Hadar memberikan, lembar support bermeterai itu mempunyai tujuan untuk meyakinkan serta memperkuat support yang didapatkan seorang, atau dengan cara kolektif pada satu pasangan calon yaitu support yang sah.

” Ini meyakinkan support pemilih walau ada verifikasi faktual, mesti ada pernyataan prinsip dari pemilih, ” tutur Hadar.

Rancangan ketentuan itu sudah pasti bikin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa. Ahok menilainya, ada usaha menjegal calon perorangan dalam pilkada termasuk juga dianya.

” Saya sih telah fikir enjoy sajalah. Bila hingga KPU keluar ada meterai, yang telah terkumpul berapakah saya kumpulin. Bila dia bilang tidak dapat ikut tanpa materai, ya sudahlah saya tidak ikut lagi, ” cetus Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/4).

Ahok berprasangka buruk, usaha ini nyaris sama juga dengan usulan revisi UU Pilkada yang bakal tingkatkan prasyarat persentase jumlah support untuk calon berdiri sendiri seperti dianya. ” Kan mereka semuanya maunya saya tidak jadi gubernur kan? ” katanya lagi.

Diakuinya tidak permasalahan bila wacana itu sukses menghadangnya untuk jadi gubernur lagi. Bila tidak dapat maju, Ahok menyebutkan bakal menguber tujuan lain, yaitu meneruskan program pembangunan Jakarta sampai saat jabatannya selesai.

” Ya sudahlah saya sampai hingga Oktober 2017 saya bakal beresin Jakarta semampu saya, habis itu silahkan pesta pora. Orang yang ingin banget jadi gubernur, ” pungkas Ahok.

Seperti di ketahui, dalam pergantian Ke-2 atas Ketentuan Komisi Penentuan Umum (KPU) Nomer 9 Tahun 2015 mengenai Pencalonan Pilkada ditambahkan satu ayat yang inginkan surat pernyataan support pada calon perorangan dalam pilkada ditambahkan meterai.

Dalam Pasal 14 ayat 8 dijelaskan kalau meterai dibubuhkan pada perorangan, dalam surat pernyataan support dikumpulkan dengan cara perorangan atau meterai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam surat pernyataan support dikumpulkan kolektif per desa.

Berkaitan rancangan ketentuan KPU itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilainya hal semacam itu bakal menyulitkan calon perorangan. Walau sebenarnya, putusan MK telah mempermudah pasangan calon perorangan.

Titi mencontohkan ketetapan persentase support 7-10 % dari Daftar Pemilih Tetaplah (DPT), satu pasangan calon di DKI Jakarta dapat keluarkan dana Rp 1 miliar untuk meterai Rp 3. 000. Sampai untuk meterai Rp 6. 000, pasangan calon perorangan dapat keluarkan dana sampai Rp 3 miliar lebih.

” Bila argumen KPU sebagai legitimasi support, jadi itu telah dikerjakan dengan kontrol support yang diserahkan pasangan calon melalui verifikasi faktual dengan cara perseorangan, ” tegas Titi di Jakarta, Rabu (20/4).