Ribut Ahok vs Rizal Ramli Tidak Kunjung Selesai Gara-gara Pulau G

Ribut Ahok vs Rizal Ramli Tidak Kunjung Selesai Gara-gara Pulau G

Bursa BeritaBursabola.biz, Jakarta – Perseteruan antaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengenai pembatalan reklamasi Pulau G kian memanas. Ahok ngotot untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta itu.

Ahok tidak sependapat dengan tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Rizal, keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti serta Menteri Lingkungan Kehutanan dan Hidup, Siti Nurbaya tidak digubris Ahok.

Bahkan, Ahok mengklaim telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah pembatalan reklamasi Pulau G itu dari instruksi Presiden atau tidak.

“Esensinya, jangan cengenglah jadi orang. Masa semua macem mau diaduin sama Presiden,”sindir Rizal kepada Ahok.

Ahok sangat marah dan tidak terima dibilang “cengeng” oleh Menko Rizal. Mantan Bupati Belitung Timur itu lagi-lagi membawa nama Presiden dan berasalan kalau masalah pembatalan reklamasi seharusnya mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Rizal Ramli mengaku bingung dengan sikap Ahok. Menurut Rizal, yang amat marah dari pembatalan reklamasi Pulau G itu sebetulnya bukan Ahok melainkan pengembang.

“Harusnya Ahok bersyukur masalah ini diambil alih pemerintah. Saya juga heran kenapa dia ngotot dia gubernur DKI atau karyawan pengembang?”ucap Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Presiden, ucap Rizal tidak perlu terlibat dalam menyelesaikan polemik pembatalan reklamasi Pulau G. Persoalan ini cukup ditangani oleh satu menteri.

“Satu menteri aja udah cukup untuk membatalkan, menteri lingkungan hidup misalnya, atau menteri kelautan. Nah ini tiga menteri dan satu Menko,”terang Rizal.

Menteri mempunyai kewenangan dengan kebijakannya masing-masing. Ucap Rizal, para menteri berhak memberikan keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Masing-masing menteri mempunyai kewenangan yang dilindungi UU, misalnya untuk daerah pelabuhan itu kewenangan menteri perhubungan, wilayah laut itu kewenangan menteri perikanan dan kelautan, lingkungan hidup itu kewenangan menteri kehutanan dan lingkungan hidup,”jelas Rizal.

Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau Ahok tidak ngotot untuk melanjutkan proyek reklamasi. Proyek yang syarat dengan suap itu dianggap membahayakan dengan beragam dampak negatifnya.

Rizal menyambungkan, kebijakan pembatalan reklamasi Pulau G telah sangat tepat untuk menyejahterakan nelayan tradisional. Apalagi jaringan pipa gas di bawah Pulau G amat berbahaya kalau dilakukan reklamasi.

“Ada jaringan pipa gas. Aturan internasional dan aturan dari pemerintah itu kalau ada jaringan pipa gas di bawah olaut, 500 meter kiri dan kanan itu harus tidak boleh ada struktur,”tutupnya.

Seperti yang diketahui, pengembang Pulau G yang merupakan anak perusahan dari Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudera, dinilai melakukan pelanggaran berat lantaran membangun di atas jaringan kabel listrik milik PT PLN (Persero). Pulau itu juga dinilai menganggu lalu lintar kapal nelayan yang seharusnya dapat dengan mudah berlabuh di Muara Angke.

Berdasarkan analisa Komite Gabungan, reklamasi Pulau G juga dibangun sembarangan secara teknis lantaran dampaknya yang merusak lingkungan sampai membunuh flora dan fauna laut.

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengingatkan ancaman krisis listrik DKI Jakarta akibat proyek reklamasi. Proyek reklamasi berpotensi mengganggu sistem pipa gas PH ONWJ, Donna Priadi, ketika ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/7/2016).

Perusahaan saat ini sedang melakukan kaji resiko akibat proyek reklamasi. Kalau telah mendapatkan hasil, perusahaan bakal melaporkan hasil kajian pada SKK Migas. Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) turut bakal dilaporkan terkait potensi bahaya ini.

“Pertama-tama tentunya kita bakal lapor ke SKK Migas. Nanti dilihat apakah perlu diteruskan ke Pemda DKI. Seharusnya mereka (Pemda DKI) juga telah mengetahui hal ini (potensi bahaya),”ucapnya.