Setelah Adanya Pengesahan Perppu Ormas, Partai Gerindra Akan Melakukan Pengajuan Revisi

Setelah Adanya Pengesahan Perppu Ormas, Partai Gerindra Akan Melakukan Pengajuan Revisi

Bursa Berita – Bursabola.biz, Wakil Ketua Umum dari pihak Partai Gerindra yakni Fadli Zon menegaskan bila partainya nanti akan segera mengajukan revisi Undang-Undang Ormas setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang mengenai Ormas yang diundangkan.

“Sementara itu juga terbuka peluang untuk merevisi undang-undang tersebut, seperti misalnya saja komitmen pemerintah,” imbuh Fadli Zon sewaktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/10/2017).

“Tentunya akan ada banyak hal yang dapat dirombak. Hal ini lantaran adanya ketidak harmonisan dengan bagian undang-undang lainnya termasuk itu berupa hukuman seumur hidup yang terlalu berlebihan bila dilihat,” tandas dirinya.

Untuk poin utama yang hendak direvisi oleh Gerindra selain hukuman yang dinilai terlalu berat adalah dengan mengembalikan proses pengadilan dalam pembubaran ormas yang ada. Hal ini disebabkan, melalui UU Ormas yang baru ini tentunya akan ada pembubaran ormas yang melekat di tangan pemerintah.

Selain itu dirinya juga mengatakan, pastinya sudah menjadi konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas lewat pengadilan karena pada dasarnya Indonesia sendiri menganut prinsip negara hukum. Sehingga walaupun prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, namun tentunya hal semacam itu adalah merupakan hal yang harus ditaati demi tegaknya prinsip negara hukum yang ada di Indonesia.

Kemudian daripada itu, Fadli Zon juga menambahkan, dengan menghilangkan proses pengadilan dan menjadikan pemerintah sebagai salah satu penafsir Pancasila, maka bisa dibilang secara tidak langsung telah mengembalikan Indonesia ke rezim otoriter semasa Orde Baru.

Hal yang sama juga sempat disampaikan juga oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Dirinya meyakini melalui revisi pemerintah akan mencoba untuk menyetujui pengembalian proses pengadilan dalam pembubaran ormas yang ada.

Menurut dirinya, dengan adanya komunikasi antara DPR dan juga pemerintah akan lebih cair dalam proses revisi sehingga kemungkinan besar pemerintah akan menyetujui hal tersebut.

“Kalau untuk Perppu kan komunikasinya searah, pemerintah saja. Kalau revisi kan yang menbahasnya antara DPR dan pemerintah langsung, bisa lebih cair nantiya ,” tandas dirinya menjelaskan.