Untuk Makan Bersama Ahok Dikenakan Tarif 50juta, Ini Aturan Mainnya

Untuk Makan Bersama Ahok Dikenakan Tarif 50juta, Ini Aturan Mainnya

Bursa Berita – Bursabola.biz – Jakarta, Cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal kenakan ‘tarif’ Rp 50 juta untuk pihak yang menginginkan makan bersamanya waktu kampanye. Seperti apa ketentuan mainnya?

Ketua KPUD DKI Sumarno waktu di konfirmasi rekan kami, Senin (30/5/2016), menjelaskan hal itu tidak jadi masalah. Sumarno menyampaikan, didalam UU Nomer 8 Tahun 2015 mengenai Penentuan Kepala Daerah di bab yang mengatur mengenai kampanye diterangkan kalau sumbangan dari perorangan paling banyak Rp 50 juta, sedang dari badan hukum swasta (perusahaan) paling banyak Rp 500 juta.

” Jadi tidak apa-apa. Sumbangan perseorangan kan optimal Rp 50 juta, ” kata Sumarno. Diluar itu, lanjut Sumarno, ketentuan itu juga dipertegas dalam Ketentuan KPU Nomer 7 Tahun 2015 mengenai kampanye.

Ketetapan yang memperbolehkan calon kepala daerah terima dana kampanye dari perseorangan atau badan hukum swasta ditata di Pasal 74 UU Nomer 8 tahun 2015 mengenai Pilkada seperti berikut :

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau paduan Partai Politik bisa didapat dari :

a. sumbangan Partai Politik serta/atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon ; serta/atau
b. sumbangan pihak lain yg tidak mengikat yang mencakup sumbangan perorangan serta/atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perorangan bisa didapat dari sumbangan pihak lain yg tidak mengikat
yang mencakup sumbangan perorangan serta/atau badan hukum swasta.

(3) Partai Politik atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon harus mempunyai rekening spesial dana Kampanye atas nama pasangan calon serta didaftarkan pada KPU Propinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

(4) Pasangan calon perorangan melakukan tindakan sebagai penerima sumbangan dana Kampanye seperti disebut pada ayat (2) serta harus mempunyai rekening spesial dana Kampanye serta didaftarkan pada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye seperti disebut pada ayat (1) huruf b serta ayat (2) dari perorangan paling banyak Rp 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) serta dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(6) Partai Politik serta/atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon serta pasangan calon perorangan bisa terima serta/atau menyepakati pembiayaan bukanlah berbentuk uang dengan cara langsung
untuk aktivitas Kampanye yang bila dikonversi berdasarkan harga pasar nilainya tak melebihi sumbangan dana Kampanye seperti disebut pada ayat (5).

(7) Pemberi sumbangan seperti disebut pada ayat (5) serta ayat (6) mesti mencantumkan jati diri yang pasti.

(8) Pemakaian dana Kampanye pasangan calon harus dikerjakan dengan cara transparan serta akuntabel.

(9) Pembatasan dana Kampanye Penentuan diputuskan oleh KPU Propinsi serta KPU Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan jumlah masyarakat, cakupan/luas lokasi, serta standard cost daerah.

Ketetapan berkaitan larangan terima dana kampanye dari pihak spesifik ditata di pasal 76 seperti berikut :

Pasal 76

(1) Partai Politik serta/atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon serta pasangan calon perorangan dilarang terima sumbangan atau pertolongan lain untuk Kampanye yang datang dari :

a. negara asing, instansi swasta asing, instansi swadaya orang-orang asing serta warga negara asing
b. penyumbang atau pemberi pertolongan yg tidak terang jati dirinya ;
c. Pemerintah serta Pemerintah Daerah ; dan
d. badan usaha punya negara, badan usaha punya daerah, serta badan usaha punya desa atau sebutan lain.

(2) Partai Politik serta/atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon serta pasangan calon perorangan yang terima sumbangan seperti disebut pada ayat (1) tak dibenarkan menggunakan
dana itu serta harus melaporkannya pada KPU Propinsi serta KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah saat Kampanye selesai serta menyerahkan sumbangan itu pada kas negara.

(3) Partai Politik serta/atau paduan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang tidak mematuhi ketetapan seperti disebut pada ayat (1) dikenai sanksi berbentuk pembatalan pasangan calon yangdiusulkan.

(4) Pasangan calon yang tidak mematuhi ketetapan seperti disebut pada ayat (1) dikenai sanksi berbentuk pembatalan sebagai pasangan calon.

(5) Pembatalan seperti disebut pada ayat (3) serta ayat (4) dikerjakan oleh KPU Propinsi serta KPU Kabupaten/Kota.

Pada Minggu (29/5) Ahok menyampaikan dianya miliki kiat spesial berkaitan dengan dana kampanye. Dia bakal mewajibkan orang ataupun perusahaan untuk membayar bila menginginkan berjumpa bahkan juga makan berbarengan dengan dianya. Untuk di 2017 nanti, kata Ahok, dia bakal bikin satu terobosan yang lebih berani. Dia menyampaikan, bila ada yang menginginkan berjumpa dengannya waktu kampanye nanti, diwajibkan untuk beli ticket, dengan kata lain mesti bayar.

” Di 2017 saya mengambil langkah lebih berani lagi nih. Anda ingin datang, ngumpul, beli ticket. Jadi saat ini selangkah semakin maju lagi. Mungkin saja kelak bila ingin kumpul-kumpul lagi, sumbangan. Seseorang kan optimal sumbang Rp 50 juta. Jadi untuk kelas menengah bila ingin makan dengan saya untuk 1 kursi mesti nyumbang Rp 50 juta. Yang kelas ke bawah, 1 meja mungkin saja Rp 500 ribu, namun dia kumpulnya 10 orang, ” kata Ahok waktu didapati di acara ‘Teman Ahok Fair’ di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran, Jakarta Selatan.

” Saya sangka menarik untuk satu langkah transformasi untuk politik kita, ” imbuhnya.