Enggan Untuk Registrasi Ulang Nomor Kartu SIM, Begini Sanksi Tegas Langsung Dari Pihak Pemerintah

Enggan Untuk Registrasi Ulang Nomor Kartu SIM, Begini Sanksi Tegas Langsung Dari Pihak Pemerintah

Lifestyle – Bursabola.biz, Pemerintah kali ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mewajibkan para pengguna dari ponsel untuk segera melakukan registrasi ulang dari nomor kartu SIM. Tentunya hal ini menjadi suatu kebijakan baru yang ada di bidang komunikasi di Indonesia. Para pengguna kini harus mengikutsertakan nomor induk kependudukan (NIK) KTP dan juga nomor Kartu Keluarga (KK).

Adapun kewajiban dari pelaporan ini nantinya akan mulai diberlakukan per mulai tanggal 31 Oktober 2017 mendatang, dengan diberikan batas akhir registrasi ulang kartu SIM yang divalidasi dengan NIK KTP dan nomor KK pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang. Dengan keluarnya peraturan ini juga tentunya berlaku bagi pelanggan operator seluler prabayar baru maupun yang lama.

Lantas, sanksi apa yang akan dikeluarkan kepada para pengguna ponsel yang tidak mau melakukan registrasi nomor ponsel? Tentunya pemerintah akan langsung menindak tegas bagi setiap para pengguna yang tidak mau melakukan registrasi.

Pihak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yakni Ahmad M Ramli telah menjelaskan masa berlakunya itu akan diberikan bagi pelanggan hingga batas akhir pada 28 Februari 2018 untuk segera melakukan registrasi kembali.

Menurutnya, untuk sanksi nantinya akan diterapkan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pemblokiran layanan panggilan telepon dan SMS bagi pelanggan yang masih tidak juga melakukan registrasi hingga 30 hari setelah batas akhir, yakni tepatnya pada 30 Maret 2018.

“Lalu kemudian akan diberikan masa tenggang yang ditambah waktu 15 hari lagi (bagi pelanggan belum registasi) mereka tentunya tidak akan bisa lagi melakukan panggilan, menerima panggilan, SMS, maupun akses internet yang mana akan ikut dimatikan,” ujarnya beberapa saat yang lalu.

Setelah itu, pemerintah akan kembali memberikan ultimatumnya kembali dengan memberikan waktu 15 hari lagi agar pihak pelanggan melakukan registrasinya. Apabila hingga batas tersebut atau tepatnya pada tanggal 29 April 2018 yang telah ditentukan, penggguna masih bersikeras tidak mau melakukan registrasi, maka secara otomatis nomor SIM miliknya akan langsung diblokir tanp bisa untuk digunakan kembali.

Didalam yang namanya proses registrasi, Kemkominfo juga telah berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), lalu Ditjen Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan para penyelenggara jasa telekomunikasi (operator seluler).

Dimana dalam pembahasaanya, data yang telah diverifikasi petugas operator seluler, akan divalidasi kedalam database Ditjen Dukcapil. Setelah itu, nomor kartu SIM dari pelanggan yang bersangkutan akan diaktivasi.

Sebagai salah satu informasi yang layak diketahui bahwa untuk yang namanya penetapan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mana merupakan perubahan Permen Nomor 12 Tahun 2016.

Terkait akan hal tersebut, sebelumnya, pemerintah awalnya hanya mewajibkan KTP sebagai syarat registrasi kartu prabayar, namun kini perubahan ketentuan tersebut akan dilakukan kembali untuk memvalidasi pelanggan seluler termasuk didalam mengurangi dan mencegah kejahatan siber seperti misalnya maraknya penipuan atau penyebaran hoax yang selama ini terjadi di Indonesia.